Desa Sumberklampok

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumberklampok menggelar Rapat Musyawarah Desa (Musdes) pada Kamis, 12 Juni 2025, yang bertempat di Aula Kantor Perbekel Sumberklampok. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2025 serta Pembahasan Bersama Rancangan dan Penyepakatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Perbekel beserta perangkat desa, Ketua dan anggota BPD, Bhabinkamtibmas serta perwakilan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Dalam pembahasan perubahan RKPDesa, peserta rapat melalui musyawarah mufakat menyepakati tiga poin penting. Pertama, sebesar 3% dari Dana Desa akan dialokasikan untuk operasional Pemerintah Desa dan pengurusan Koperasi Desa Merah Putih. Kedua, program ketahanan pangan akan dikembangkan melalui penyertaan modal, yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Ketiga, dilakukan penambahan kegiatan berupa pengerasan jalan pemukiman di masing-masing Banjar Dinas serta pembangunan drainase di Banjar Dinas Sumberklampok.

Sementara itu, dalam pembahasan perubahan APBDesa tahun 2025, disepakati sejumlah penyesuaian dan pengalokasian anggaran baru. Beberapa poin utama di antaranya meliputi perubahan pada Pendapatan Asli Desa (PAD), penyesuaian Silpa, serta berbagai pos belanja operasional dan pembangunan fisik. Termasuk di dalamnya anggaran untuk Posyandu, sarana Kantor Desa, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), pembangunan jalan pariwisata, dan kegiatan penyelenggaraan keagamaan, hingga penyertaan modal Desa.

Rapat dimulai pukul 09.00 Wita dan berlangsung hingga pukul 12.00 Wita dengan suasana tertib dan kondusif. Seluruh hasil pembahasan dan kesepakatan dituangkan dalam berita acara resmi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran berjalan. Dengan adanya rapat ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumberklampok berharap perubahan yang disepakati dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.